Cakades BTT Minta DPMD Segera Cari Solusi, Terkait PP 16 Tahun 2026
ARSYNEWS.id, TEBO - Terkait polemik di Desa Betung Bedarah Timur (BTT), yang terdampak penerapan aturan Perarturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 terkait pembatasan jumlah calon.
Calon Kepala Desa (Cakades) BTT mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tebo, untuk serius dan secepatnya mengambil langkah - langkah terkait polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut. Hal ini seperti diungkap Ali Amin salah satu Cakades BTT.
Ia meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Tebo untuk secepatnya mengambil langkah - langkah terkait persoalan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Betung Bedarah Timur.
"Jangan sampai permasalahan ini berlarut yang berdampak merugikan masyarakat Betung Bedarah Timur dan para Calon Kepala Desa. Karena sama - sama kita ketahui proses tahapan pilkades yang terus berjalan dan tinggal hitungan hari menjelang pemilihan serentak," ungkapnya. Kamis (16/04/2026)
"Untuk itu kami bermohon kepada PMD untuk segera dan secepat mungkin mengambil kebijakan," tambahnya.
Kata dia, dirinya juga mengakui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2026 dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerapkan. Namun dibalik itu, DPMD harus mengkaji betul, karena PP tersebut berlaku saat tahapan pilkades sedang berjalan.
"Memang PP Nomor 16 tahun 2026 itu bisa membatalkan prodak hukum seperti Perarturan Daerah (Perda) dan lainnya. Namun harus kita kaji juga PP itu turun saat tahapan Pilkades kita sedang berjalan," terangnya.
"Seharusnya PMD jika mengetahui ada sosialisasi adanya PP terbaru, jangan terkesan tergesa - gesa melaksanakan Pilkades ini. Jadi intinya kami minta PMD bertanggung jawab atas kelalaian mereka yang merugikan kami masyarakat betung bedarah timur dan para calon," timpalnya.
Terakhir dirinya meminta PMD untuk segera mengambil langkah cepat agar tidak merugikan masyarakat Betung Bedarah Timur.
"Kalau perlu 2 hari kedepan sudah ada hasil. Jangan sampai berlarut yang merugikan masyarakat kami khususnya Betung bedarah timur," tutupnya. (Red_Bg)
