BREAKING NEWS

Fraksi Demokrat Soroti Infrastruktur Hingga Ribuan Masyarakat Belum Rekam KTP

 

Foto : Anggota DPRD Tebo Fraksi Demokrat Pahlepi Bacakan Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025

ARSYNEWS.id, TEBO – Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo, 13 April 2026, dibacakan oleh Pahlepi, anggota Fraksi Partai Demokrat.

Dalam penyampaiannya, Pahlepi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian.

Pahlepi menegaskan agar pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal senilai sekitar Rp 1 miliar tetap menjadi prioritas tahun 2026, karena telah masuk RKA Dinas PUPR, dibahas bersama Banggar, diparipurnakan, serta dipaparkan oleh PLT Kadis PUPR.

Selain itu, melalui pandangan yang dibacakannya, Pahlepi menyampaikan agar pinjaman dana PT SMI sebesar Rp 46 miliar dapat dialokasikan minimal Rp 6 miliar untuk pembangunan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir.

Di bidang ketenagakerjaan, Pahlepi menyebut Fraksi Demokrat mendorong pendataan dan pengawasan tenaga kerja lokal maupun asing, serta peningkatan program pelatihan. Pahlepi juga menyampaikan perlunya pendataan ulang koperasi, pengawasan ketat, dan pemberian sanksi tegas terhadap koperasi tidak sehat.

Pada sektor pelayanan publik, Pahlepi menuturkan Fraksi Demokrat menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS tanpa diskriminasi serta mendorong RSUD STS Tebo melakukan terobosan agar minat masyarakat berobat meningkat. Selain itu, Pahlepi juga meminta Satpol PP meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan ternak untuk menghindari keributan.

Lebih lanjut, Pahlepi menyampaikan masih adanya 4.442 warga yang belum melakukan perekaman KTP dan meminta Dinas Dukcapil segera mencari solusi. Ia juga menyoroti realisasi anggaran sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang baru mencapai 93,33 persen.

Menutup pandangannya, Pahlepi menegaskan bahwa kebijakan dan penganggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, optimalisasi PAD, serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Pahlepi juga menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah daerah dan DPRD, sembari mengingatkan perlunya penajaman prioritas anggaran ke depan. (Red_Bg)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image