ARSYNEWS.id, TEBO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo. Dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo, terhadap rancangan perarturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pada Senin (03/07/2023).
Rapat dipimpin Wakil ketua II DPRD Tebo Syamsu Rizal, dan didampingi ketua DPRD Mazlan dan Wakil ketua I DPRD Tebo Aivandri. Serta dihadiri Penjabat Bupati Tebo Aspan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Sebelum membuka rapat paripurna, Waka II DPRD Tebo Syamsu Rizal menyampaikan, dari 35 anggota DPRD Tebo yang menandatangani absen sekitar 26 anggota dengan ini, absen memenuhi qorum.
Untuk penyampaian, pandangan 7 fraksi disampaikan langsung ketua DPRD Tebo Mazlan.
Pertama fraksi Golkar, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) harus memperhatikan pembangunan jangka menengah daerah, dan peran pemerintah sangat responsif atas keluhan masyarakat.
Sedangkan, untuk saran Pemda meminta kepada Penjabat Bupati Tebo Aspan melakukan evaluasi kepada dinas-dinas yang tidak sampai target yang diberikan.
Hal senada juga disampaikan fraksi PDI Perjuangan, sangat mengapresiasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut dari BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
Sedangkan, kedepan Penjabat Bupati Tebo harus mengutamakan belanja modal daripada belanja pegawai. Untuk saran sendiri, fraksi PDI Perjuangan mengevaluasi dinas-dinas yang terdapat temuan BPK RI, serta memperhatikan honor RT, RW.
Pasalnya, jangan sampai keterlambatan Pemda dalam membayarkan honor kepada mereka. Membuat Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak berjalan maksimal.
Sementara itu, fraksi Demokrat meminta kepada Penjabat Bupati Tebo Aspan. Agar memperhatikan keluhan warga simpang niam, dengan menggunakan dana CSR. Selain itu, memberikan dana untuk BPBD ketika siaga banjir. Karena bencana ini menjadi agenda tahunan di Kabupaten Tebo.
"Pada umumnya kita mengapresiasi kinerja Pemkab Tebo dengan dibuktikan kembali diterimanya opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Jambi," pungkasnya. (Red_Arn)
Posting Komentar